Profil

Bappeda Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung.  Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

A. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah. Bappeda Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  • Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan;
  • Penelitian, dan Pengembangan Daerah; Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Selanjutnya, tugas pada Bappeda Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing unsur badan, yaitu:

1. Kepala Badan

Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota. 

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

  • Pengelolaan urusan  program dan informasi;
  • Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
  • Pengelolaan urusan keuangan dan aset.

3. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Badan di bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dalam Pengoordinasian Penyusunan Rencana serta Pengendalian dan Monitoring atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang meliputi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengawasan, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas,  Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi:

  • Pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang meliputi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengawasan, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
  • Pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
  • Pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  • Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  • Pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  • Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  • Pengoordinasian Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  • Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  • Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Masyarakat;
  • Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam Pengoordinasian Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Monitoring atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang meliputi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan dan Aset Daerah, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pangan.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

  • Pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang meliputi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan dan Aset Daerah, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
  • Pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  • Pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  • Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  • Pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  • Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  • Pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  • Pelaksanaan pengendalian, monitoring, perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  • Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; 

5. Bidang Sosial

Bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.  Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dalam Pengoordinasian Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Monitoring atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial yang meliputi Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat Dewan.

Bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial mempunyai fungsi:

  • Pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial yang meliputi Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat Dewan;
  • Pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah Bidang Sosial;
  • Pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial;
  • Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial;
  • Pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial;
  • Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Bidang Sosial;
  • Pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Sosial;
  • Pelaksanaan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial;
  • Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial

6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Pengoordinasian Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Monitoring atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang meliputi Pekerjaan Umum, Kebencanaan, Perumahan dan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

  • Pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang meliputi Pekerjaan Umum, Kebencanaan, Perumahan dan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;
  • Pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  • Pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  • Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  • Pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  • Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  • Pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  • Pelaksanaan pengendalian, monitoring perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  • Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Penelitian dan Pengembangan dalam Pengoordinasian Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Monitoring atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Sosial Budaya, Ekonomi dan Pembangunan serta Pengembangan Teknologi dan Inovasi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

  • Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan daerah;
  • Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
  • Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah;
  • Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah;
  • Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah;
  • Pengoordinasikan pemberian penguatan sistem inovasi daerah;
  • Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah meliputi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah;
  • Pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
  • Pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan institusi peneltian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah maupun dengan lembaga penelitian dan pengembangan swasta;
  • Pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan daerah.

STRUKTUR ORGANISASI

Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota dapat dilihat dalam tautan berikut: TUPOKSI DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA BANDAR LAMPUNG.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Bappeda Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021, dapat di download di sini